Thursday, September 23, 2010

MEREFLEKSIKAN KEMBALI PENCASILA, SILA KETIGA

MEREFLEKSIKAN KEMBALI PENCASILA, SILA KETIGA
Sebuah Kado untuk Indonesia Tercinta
-Padmo Adi

Kemarin saya telah merefleksikan kembali Pancasila, Sila Pertama dan Sila Kedua. Saya berjanji untuk melanjutkan refleksi saya atas sila-sila yang lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan untuk merefleksikan Sila Ketiga.

3. Nasionalisme

Indonesia adalah sesuatu yang abstrak jika kita tidak melihat individu-individu yang berkoeksistensi menjalin suatu hubungan yang disebut bangsa Indonesia. Individu-individu itu terdiri dari berbagai macam suku (Jawa, Batak, Dayak, Sunda, Betawi, Bali, Timor, Maluku, Komering, Asmat, Dani, warga keturunan Tionghoa, orang-orang berdarah Eropa, orang-orang berdarah Jepang, para indo, dan masih banyak lainnya), terdiri dari berbagai macam Bahasa Daerah dengan segala macam dialeknya, terdiri dari berbagai macam religiusitas (Islam, Kristianitas, Hindhu, Buddha, Konghucu, Kaharingan, Kejawen, Yahudi, dan masih banyak lainnya), terdiri dari berbagai macam usia, terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan tinggal di pulau-pulau yang berserakan dari Sabang sampai Merauke. Apa yang membuat kita, yang beraneka ragam itu, menjadi Indonesia? Apa yang membuat kita, yang sangat plural itu, sepakat pada 17 Agustus 1945 bahkan sejak 1928 menjadi Indonesia?

Kita menjadi Indonesia justru bukan karena kita satu bangsa seperti halnya Italia, Jerman, Jepang, atau Perancis yang menjadi negara justru karena satu bangsa . Kita juga tidak menjadi Indonesia karena satu agama seperti halnya negara Vatican. Yang mempersatukan kita, yang sangat beragam ini, menjadi satu bangsa adalah kenangan sejarah. Kita pernah sama-sama dijajah oleh VOC, kita pernah sama-sama diduduki Belanda, dan kita pernah sama-sama diperbudak Jepang. Kita pernah sama-sama menyandang nama “India Timur” dan kita pun pernah sama-sama menyandang nama “Hindia-Belanda”. Itulah sebabnya mengapa Timor Timur (sekarang Timor Leste) secara sejarah tidak pernah menjadi Bangsa Indonesia, itulah sebabnya mengapa Papua (dulu Irian Barat) secara historis merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Kita pada waktu itu menjadi Indonesia justru karena memiliki “musuh yang satu dan sama” dan itu yang menyatukan kita untuk menyimpan sejenak perbedaan dan berjuang bersama.

Namun, di era kemerdekaan ini haruskah kita memiliki “musuh yang sama” untuk melampaui segala keberagaman kita? Menarik bahwa serta-merta Bangsa Indonesia, yang beragam serta digerogoti konflik antaragama dan antarsuku ini, bersatu padu memekikkan “Indonesia Raya” pada saat Malaysia mengusik kedaulatan bangsa. Segala konflik antaragama dan antarsuku itu seakan reda sesaat demi untuk bersatu meneriakkan pekik perang lama “Ganyang Malaysia!!!”. Haruskah kita selalu memerlukan “musuh yang sama” untuk tetap bersatu menjadi Bangsa Indonesia? Jika memang “ya”, baik jika kita sejenak merumuskan kembali “musuh bersama” itu. Apakah “musuh bersama” itu harus selalu berupa negara asing yang tidak menghormati kedaulatan NKRI? Sutan Sjahrir pernah berkata, “Tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa, hanya menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan.”



Bangsa Indonesia bersatu untuk merebut kemerdekaan. Namun, kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah tujuan final. Sjahrir berpendapat bahwa perjuangan kemerdekaan adalah batu loncatan untuk perjuangan akan kebebasan dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Maka, setelah merdeka, perjuangan yang sesungguhnya justru baru dimulai. Perjuangan itu tidak lagi perjuangan fisik melawan penjajah atau negara lain yang melanggar kedaulatan atau mengintervensi Indonesia, melainkan sebuah perjuangan kemanusiaan: keadilan sosial, persamaan derajat – antifeodalisme, pemberantasan kebodohan dan keterbelakangan, mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin membudayakan individu-individu, memperluas cakrawala, melampaui segala keberagaman Indonesia tanpa harus menegasinya, dan yang paling aktual sekarang adalah perjuangan memberantas korupsi yang bukan lagi kejahatan moral melainkan kejahatan struktural. Semua perjuangan itu jauh lebih penting dari pada “Ganyang Malaysia!!!”. Persatuan “Ganyang Malaysia!!!” adalah baik, wajar, dan tidak an sich salah sebagai bentuk perlawanan terhadap fasisme Malaysia, tetapi menurut perspektif Sjahrir persatuan semacam itu justru merusak “pergerakan”, sebuah persatuan yang sangat naif sama seperti persatuan yang hanya berdasarkan agama atau suku.

Mengapa demikian? Sjahrir menjelaskan, “Bagi zaman yang lampau nasionalisme di dalam perhubungan antara bangsa-bangsa sering hanya nasional egoisme dan imperialisme. Kita tidak demikian. Kebangsaan kita hanya jembatan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang sempurna bukan untuk memuaskan diri sendiri kita, sekali-kali bukan untuk merusakkan pergaulan kemanusiaan. Kebangsaan kita hanya satu roman dari pembaktian kita kepada kemanusiaan.” Merefleksikan kembali pandangan Sjahrir akan nasionalisme membuka mata kita bahwa kita mengindonesia tidak sekadar untuk mengganyang Malaysia, tetapi untuk memanusiakan manusia Indonesia sama seperti memanusiakan manusia universal.

Pernyataan di atas masih sangat ideologis dan abstrak sehingga perlu kita “postmodern”-kan. Apa itu yang dimaksud memanusiakan manusia Indonesia sama seperti memanusiakan manusia universal? Indonesia terdiri dari banyak bangsa yang memiliki bentuk legal dalam provinsi. Setiap provinsi memiliki daerah-daerah. Setiap individu Indonesia mengindonesia (meruang dan mewaktu) di dalam lingkungannya. Proses mengindonesia ini yang adalah proses pemanifestasian kemanusiaan ini merupakan pewujudnyataan nasionalisme. Apa contoh konkritnya? Johnny Sihombing belajar di kota Sibolga Sumatera Utara, Amir Abdullah mengajar di Kediri Jawa Timur, I Wayan bertani di Bali, Manceltus Meol melaut di Timor, Obeth Sagisolo mengukir patung di Nabire Papua, Bante Aryasatyani bermeditasi di Vihara Buddha Mendut, Marsekal Jono berpatroli di perbatasan, dan lain sebagainya. Masing-masing individu Indonesia berusaha mengerjakan apa yang menjadi panggilan hidupnya (vocation). Proses ini oleh Driyarkara dinamakan sebagai proses membudaya. Oleh karena panggilan hidup itu sangat beragam dan plural, kesadaran akan liyan yang berbeda itu adalah keharusan sehingga individu yang satu dapat menghormati individu yang lain tanpa menegasi eksistensinya dalam koeksistensi.

Tidakkah rumusan di atas terlalu partikular? Menjadi partikular setelah kita “postmodern”-kan. Namun, cerita-cerita kecil tidak pernah berdiri sendiri-sendiri, justru jika cerita-cerita kecil berdiri sendiri-sendiri, akan menjadi absurd dan tidak masuk akal, tetapi selalu mengarah kepada cerita besar. Semangat menghormati liyan menjadi batu loncatan untuk menghormati kebudayaan Indonesia lain. Semangat menghormati kebudayaan Indonesia yang lain menjadi batu loncatan untuk menghormati kemanusiaan universal. Justru di sinilah letak kebangsaan kita. Mengapa kita bersatu menjadi bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 atau bahkan sejak 1928? Karena kita melihat penginjak-injakkan kemanusiaan, penjajahan. Penginjak-injakkan kemanusiaan itulah yang sebenarnya dulu kita lawan dan perlawanan yang sama hendaknya masih menyatukan kita yang terdiri dari banyak bangsa ini menjadi satu Bangsa Indonesia. Penjajahan kemanusiaan yang bagaimana? Kebodohan, kemiskinan, kelaparan, keterbelakangan, perbudakan, keadilan sosial, persamaan derajat, korupsi, diskriminasi, dominasi mayoritas, dan masih banyak yang lain.

Kesadaran itu menjauhkan kita dari bahaya paham nasionalisme yang sangat partikular dan sempit yaitu fasisme. Fasisme adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Sikap Nazi-Jerman, Italia rezim Mussolini, Jepang era Perang Dunia II, KKK (Ku Klux Klan) di Amerika Serikat, bahkan sikap Bangsa Malaysia terhadap para TKI –untuk tidak mengatakan buruh Indonesia– adalah contoh historis mengenai fasisme. Kebangsaan kita tidak membuat kita membenci dan memusuhi bangsa lain, tetapi justru adalah batu loncatan menuju kemanusiaan universal.

*bersambung... .

Bibliografi
Y.B. Manunwijawa, Manusia, Guru, Negarawan Sutan Sjahrir dan Relevansinya Kini dan pada Hari Mendatang, dalam H. Rosihan Anwar (ed.), MENGENANG SJAHRIR, Seorang Negarawan dan Tokoh Pejuang Kemerdekaan yang Tersisih dan Terlupakan, Jakarta: Gramedia, 2010

N. Driyarkara, FILSAFAT MANUSIA, Yogyakarta: Kanisius, 2010

www.facebook.com/profile.php?id=1309606161&v=wall&story_fbid=127276777322618&ref=notif&notif_t=feed_comment#!/pages/SUTAN-Sjahrir/125473950650?ref=ts

id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/1818181-fasisme/

Wednesday, September 8, 2010

Merefleksikan Kembali Pancasila, Sila Kedua

Merefleksikan Kembali Pancasila, Sila Kedua
Sebuah Kado untuk Indonesia Tercinta
-Padmo Adi

Kemarin saya telah merefleksikan kembali Pancasila, Sila Pertama. Saya berjanji untuk melanjutkan refleksi saya atas sila-sila yang lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan untuk merefleksikan Sila Kedua.

2. Kemanusiaan (Humanisme)
Sebagaimana saya ungkapkan dahulu bahwa sejak masa humanisme-renaissance pola pikir teosentris telah digeser menjadi antroposentris, dewasa ini tidak sedikit orang yang memulai dengan berpikir tentang manusia untuk sampai kepada renungan akan Yang Ilahi. Nilai-nilai yang diimani diatur oleh Tuhan kini menjadi nilai-nilai manusiawi yang senantiasa diperjuangkan.

Namun, manusia terkadang hanya dipandang sebagai sekelompok manusia. Hal ini mereduksi kemanusiaan. Seorang manusia tidak lagi dipandang sebagai individu yang mempribadi (sebagai subyek yang mengerti, menghendaki, bertindak) tetapi digeneralisasi menjadi massa/masyarakat. Dengan demikian kita tidak memandang seorang manusia sebagai manusia yang memiliki dinamika pemanifestasian kemanusiaannya dengan segala sejarah hidup dan cita-cita serta proyek hidupnya. Peristiwa holocaust dan genosida, pristiwa yang sangat memilukan dan hampir-hampir tidak masuk akal, adalah buah dari sisi terekstrim atas cara pandang ini. Kebencian dan keberangan kita, bangsa Indonesia, akan Malaysia pun karena generalisasi ini. Dengan peristiwa Sipadan-Ligitan, Blok Ambalat, kasus-kasus sado-masokisme atas para TKI dan TKW yang berada di Malaysia, peristiwa Kepulauan Riau, kita tidak memandang individu (yang adalah warga negara Malaysia) yang melakukan itu, melainkan menggeneralisasi Malaysia (seluruh penduduk Malaysia) yang melakukan itu, tanpa sedikit pun menyadari bahwa (mungkin) masih ada individu-individu yang berkewarganegaraan Malaysia memiliki kehendak untuk mencintai dan menghormati kemanusiaan sesama manusia walau berbeda negara, ras, dan kebudayaan.

Ketika aku hanya dipandang sebagai bagian dari sekelompok manusia, tanggung jawabku sebagai individu dapat kusembunyikan, bahkan kuingkari. Salah satu dalih yang biasa dipakai adalah “ini perintah dari atasan”. Aku terlarut dalam apa yang dinamakan “individu massa”. Namun, ketika aku dipandang sebagai seorang individu mandiri yang mempribadi, ketika aku dipandang sebagai subyek yang otonom dalam kebebasanku, aku dapat dengan ksatria mempertanggungjawabkan segala keputusan yang aku ambil, bahkan jikapun keputusan itu kuambil oleh karena perintah atasan (sebab sebenarnya aku bisa menolak keputusan itu). Dengan demikian aku mengafirmasi eksistensiku.

Aku bereksistensi. Yang membedakanku, manusia, dengan makhluk lainnya adalah aku tidak sekadar ada, tetapi aku mengada secara sadar. Manusia adalah subyek yang berarti manusia hadir secara sadar, dengan berpikir, dengan berefleksi, dengan mengambil jarak, secara kritis, dengan bebas. Dalam proses perkembanganku aku semakin menyadari kesejatian diriku, lalu belajar memilih suatu keputusan dan bertanggung jawab dengan segala konsekuensi atas keputusan itu, bahkan jikapun keputusan itu adalah sebuah kesalahan. Jikapun keputusan itu adalah sebuah kesalahan, aku tetap dapat mempertanggungjawabkannya. Menurut Sartre manusia bukan etre-en-soi (ada pada dirinya), melainkan etre-pour-soi (ada bagi dirinya sendiri). Manusia adalah makhluk dinamis yang selalu mengada dan senantiasa berproses. Manusia menjadi etre-en-soi ketika dia berhenti berproses, mati. Kematian adalah kristalisasi kehidupan.

Manusia tidak dapat berdiri sendiri. Dia membutuh sesama untuk mengafirmasi diri. Aku semakin menjadi aku berkat kamu. Aku adalah aku sejauh ada kamu. Kehadiranmu dapat mengafirmasi maupun menegasi kehadiranku. Dan, itu membuatku semakin menyadari keberadaanku dan memberiku gambaran diri. Menyadari hal ini, maka hendaknya kita tidak menggeneralisasi pribadi-pribadi menjadi segerombolan manusia. Kita sebisa mungkin memandang masing-masing individu.

Apakah dengan memandang masing-masing pribadi kita telah kehilangan sebuah standar universal? Apakah dengan memandang masing-masing pribadi yang tentu saja berarti memandang pluralitas kita kehilangan pandangan universal tentang kamanusiaan sehingga kita merelativisasi segala sesuatu? Tidak! Memang dengan memandang masing-masing pribadi kita mencoba membebaskan diri dari kungkungan hegemoni ideologi (weltanschaung yang digunakan oleh penguasa dan pemodal justru untuk menindas kemanusiaan) apapun. Namun, bukan berarti kemudian kebenaran itu menjadi sesuatu yang dapat direlativisasi. Mencuri, membunuh, memperkosa adalah tindakan tidak bermoral. Apakah dapat direlativisasi? Holocaust dan genosida rezim Nazi apakah dapat direlativisasi? Penahanan-penahanan bahkan eksekusi-eksekusi tanpa peradilan semasa rezim Orde Baru apakah dapat direlativisasi? Para jugun ianfu apakah dapat menerima jika pengalaman pahit mereka direlativisasi? Sangat absurd jika “ya”. Justru dengan memandang masing-masing pribadi kita menjunjung tinggi kemanusiaan. Kita bersama-sama dapat saling memanifestasikan kemanusiaan. Kita dapat saling menghormati keputusan masing-masing, kita dapat saling menghargai kedaulatan masing-masing, dan kita dapat berdialog dengan sehat. Kita dapat hidup berdampingan (ada bersama) dengan tetap menjadi diri sendiri tanpa harus meniadakan liyan. Hal ini selaras dengan keadaan de facto masyarakat Indonesia yang begitu beragam dan begitu plural.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah pola pikir antroposentris ini, apakah penghargaan terhadap kemanusiaan (humanisme) ini bertentangan dengan Ketuhanan dan merupakan anak dari atheisme? Tidak! Penghargaan terhadap kemanusiaan hanya mungkin ada karena pengalaman manusia akan Ketuhanan. Pengalaman Ketuhanan membuat manusia menyadari keberadaannya bersama makhluk-makhluk lain. Kemudian dalam keberadaan bersama makhluk-makhluk lain itu manusia menyadari bahwa dia berbeda dengan mereka. Dengan segenap rasio, emosi, raga, dan hatinya manusia dipanggil dalam dialog dengan Tuhan . Maka, manusia berusaha memanifestasikan kemanusiaannya sebagai afirmasi atas pengalaman itu. Dia akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bertanggung jawab atas eksistensi manusia-manusia yang lain, dan bertanggung jawab atas keutuhan serta keselarasan ciptaan yang lain. Hal ini kemudian dipandang sebagai nilai-nilai universal (kedamaian, keadilan, cinta-kasih, dll.) yang oleh orang beriman diimani mengalir dari Tuhan.

Lalu, bagaimana dengan mereka yang mengaku atheis? Keputusan menjadi atheis (atau agnostik) adalah keputusan bebas individu yang juga berangkat dari pengalaman Ketuhanan. Keputusannya menjadi atheis tidak menegasi kepercayaan pribadi-pribadi lain akan Yang Transenden. Sebagai pribadi yang bebas dan otonom, mereka berhak menjadi atheis. Namun, mereka sama sekali tidak berhak memaksakan weltanschaung mereka bahkan berusaha menghilangkan sila I Pancasila. Dengan demikian, mereka justru tidak menghormati kemanusiaan, malah tidak realistis memandang Indonesia .

*bersambung...



Bibliografi
Franz Magnis-Suseno, MENALAR TUHAN, Yogyakarta: Kanisius, 2006

Franz Magnis-Suseno, PIJAR-PIJAR FILSAFAT, Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan – dari Adam Muller ke Postmodernisme, Yogyakarta: Kanisius, 2008

K. Bertens, FILSAFAT BARAT KONTEMPORER PERANCIS, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006