PANCASILA SEBAGAI PHILOSOPHISCHE GRONSLAG (WELTANSCHAUUNG)

PANCASILA SEBAGAI PHILOSOPHISCHE GRONSLAG (WELTANSCHAUUNG)
-Padmo Adi-

Soekarno secara eksplisit di dalam pidato 1 Juni 1945 menyebut Pancasila sebagai Philosophische Grondslag, sebab memang Pancasila dirumuskan untuk menjadi pandangan hidup dasariah atau dasar filosofis dari Negara Indonesia Merdeka. Di atas fundamen Pancasila inilah didirikan Negara Indonesia “merdeka dan kekal abadi”. Jerman punya Nazisme, USSR punya Marxisme-Komunisme, Saudi Arabia punya Islam-wahabisme, Jepang punya Tenno Koodoo Seishin, Republik Tiongkok punya San Min Chu I, Indonesia merdeka punya apa? Indonesia punya Pancasila.

Bukan hanya sebagai dasar filosofis Indonesia Merdeka, Pancasila adalah Dasar Negara:

a.       dasar berdiri dan tegaknya negara

b.      dasar kegiatan penyelenggaraan negara

c.       dasar partisipasi warga negara

d.      dasar pergaulan antara warga negara

e.       dasar dan sumber dari segala sumber hukum nasional

Sebagai Philosophische Grondslag atau Weltanschauung, Pancasila akhirnya menjadi ideologi nasional Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila memuat gagasan tentang bagaimana seharusnya Bangsa Indonesia mengelola kehidupannya. Walaupun demikian, Pancasila bukanlah merupakan suatu ideologi yang tertutup. Setiap ideologi tertutup selalu bersifat totaliter. Rumusan-rumusan Pancasila tidak langsung operasional sebagaimana ideologi totaliter, sehingga Pancasila selalu memerlukan penafsiran ulang sesuai perkembangan zaman.

Soekarno pernah berkata, “Tidak ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realiteit, jika tidak ada perjuangan!”

(Floriberta Aning (ed.), 2006, Pidato Soekarno 1 Juni 1945, dalam buku Lahirnya Pancasila, Kumpulan Pidato BPUPKI, Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 116, 126-130)

(Bambang Suteng Sulasmono, 2015, Dasar Negara Pancasila, Yogyakarta: Kanisius, 68-73)

(Baskara T. Wardaya, SJ., 2009, Bung Karno Menggugat!: Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal ’65 hingga G30S, edisi revisi, Yogyakarta: Galangpress, 194)

ANTARA MARHAENISME SOEKARNO DENGAN MARXISME

ANTARA MARHAENISME SOEKARNO DENGAN MARXISME
-Padmo Adi-

Marhaenisme adalah salah satu upaya Soekarno untuk menentang elitisme. Gagasan Marhaenisme Soekarno adalah usaha untuk mengangkat harkat rakyat kecil di dalam proses perjuangan kemerdekaan. Marhaenisme lahir dari pertemuan Bung Karno dengan seorang petani bernama Marhaen. Pertemuannya dengan petani Marhaen bagi Soekarno adalah titik di mana buku (baca: teori) bertemu dengan bumi (baca: kenyataan di lapangan).

Konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak lain adalah perjuangan melawan penjajahan (kolonialisme) yang kapitalistik. Para pejuang kemerdekaan Indonesia, termasuk Soekarno, tentu saja membaca dan memakai dalil-dalil filsafat Marxisme yang dirumuskan oleh Karl Marx dan Engels untuk melawan kolonialisme kapitalistik tersebut. Soekarno kemudian membumikan teori Marxisme itu, sehingga pas dan kontekstual dengan keadaan sosial-politik-budaya (masyarakat) Indonesia. Marxisme melihat bahwa sistem kapitalisme adalah sistem di mana kelas atas (pemodal/kapital) yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu menindas kelas proletar. Kapitalisme itu kemudian melahirkan kolonialisme dan imperialisme. Di dalam paradigma Marxisme, kelas proletar adalah kelas pekerja (buruh) yang tidak memiliki modal/kapital, dan hanya memiliki waktu dan tenaga untuk bekerja di perusahaan-perusahaan milik kelas pemodal. Karena hanya memiliki waktu dan tenaga produksi, tetapi sama sekali tidak memiliki alat produksi, kelas proletar menjadi teralienasi (terasing) dari hasil kerjanya. Sehingga, kelas proletar ini tertindas. Di dalam paradigma Marxisme, diharapkan kelas proletar inilah yang kemudian menjadi komponen utama dalam revolusi melawan kolonialisme kapitalistik dan dalam menciptakan suatu tatanan masyarakat baru yang lebih adil.

Akan tetapi, ketika Soekarno bertemu dengan petani Marhaen, Soekarno mendapati bahwa petani Marhaen ini memiliki waktu, tenaga, dan sekaligus memiliki alat produksi. Namun, tetap saja petani Marhaen ini miskin dan tertindas. Berbeda dengan kaum proletar (kelas pekerja/buruh) yang tertindas karena tidak memiliki alat produksi, petani Marhaen ini memiliki alat produksi tapi tetap saja tertindas. Melihat kontekstualitas keadaan di Indonesia tersebut, Soekarno merumuskan Marhaenisme. Dengan Marhaenisme, Soekarno berharap bahwa, sebagaimana kaum proletar, kaum marhaen ini kemudian menjadi komponen utama dalam revolusi melawan penjajahan. Bahkan, Soekarno berkata bahwa Marhaenisme akan berkembang dan menjadi “Sosialisme Indonesia dalam praktik”. Marhaenisme, kata Soekarno, “menolak tiap tindak borjuisme” yang merupakan sumber dari kepincangan yang ada dalam masyarakat. Soekarno berpandangan bahwa orang tidak seharusnya berpandangan rendah terhadap rakyat, sebab bagi Soekarno rakyat merupakan “padanan mesianik dari proletariat dalam pemikiran Marx”. Bagi Soekarno, rakyat adalah “kelompok yang sekarang ini lemah dan terampas hak-haknya, tetapi yang nantinya, ketika digerakkan dalam gelora revolusi, akan mampu mengubah dunia”.

Sebagaimana kaum proletar dalam Marxisme, kaum marhaen dalam Marhaenisme itu miskin, berada di lapisan bawah masyarakat, dan jutaan jumlahnya. Namun, berbeda dengan kaum proletar dalam Marxisme yang bekerja untuk kepentingan pemodal (kaum kapital), kaum marhaen bekerja untuk diri mereka sendiri dan memiliki alat produksinya sendiri (misalnya: cangkul dan tanah garapan). Di mata Soekarno, kaum marhaen itu lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kaum proletar. Kaum marhaen itu mencakup buruh dan juga petani serta setiap orang Indonesia yang miskin. Bagi Soekarno, kaum marhaen ini merupakan bagian penting dalam upaya “mengusir setiap bentuk kapitalisme dan imperialisme”

(Baskara T. Wardaya, SJ., 2009, Bung Karno Menggugat!: Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal ’65 hingga G30S, edisi revisi, Yogyakarta: Galangpress, 49-50)

(Franz von Magnis, SJ., 1977, Ringkasan Sejarah Marxisme dan Komunisme, diktat untuk keperluan mahasiswa STF Driyarkara dalam rangka acara Filsafat Sosial Abad ke-19 dan ke-20, Jakarta: STF Driyarkara, 19, 44-45)

CAUSALITAS PANCASILA A LA NOTONEGORO

CAUSALITAS PANCASILA A LA NOTONEGORO
-Padmo Adi-

Notonegoro menggunakan teori causalitas (sebab-musabab) untuk menjelaskan asal-muasal Pancasila. Teori causalitas menerangkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki sebab (causa). Menurut teori ini ada empat sebab yang mendukung adanya sesuatu itu. Pertama, causa materialis, atau asal mula atau bahan. Semua yang ada memiliki asal mula atau bahan. Contoh: kursi; causa materialis dari sebuah kursi adalah kayu, paku, cat, dan sebagainya.

Kedua, causa formalis, atau suatu rancang bangun atau konsep. Contoh: causa formalis dari sebuah kursi adalah bentuk dan desain dari kursi itu sendiri.

Ketiga, causa finalis, atau tujuan. Contoh: mengapa kayu, paku, dan cat itu dirancang dan dibentuk menjadi kursi? Karena tujuannya adalah untuk duduk.

Keempat, causa efficiens, atau sebab yang menimbulkan akibat. Contoh: tukang kayu yang membuat kayu, paku, dan cat itu menjadi sebuah kursi jadi.

Keberadaan segala sesuatu di jagad raya ini, menurut teori causalitas tersebut, memiliki keempat kausa itu. Pancasila pun memiliki keempat kausa itu. Berdasarkan teori causalitas, Pancasila dapat diterangkan sebagai berikut:

a.   Causa Materialis: adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama Bangsa Indonesia.

b. Causa Formalis: Formulasi hasil pemikiran para anggota BPUPKI (terutama pidato Soekarno 1 Juni 1945); formulasi dan pengesahan (penandatanganan) Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan, yang kemudian diterima oleh BPUPKI sebagai rencana Pembukaan UUD 1945; dan akhirnya formulasi Pancasila (setelah direvisi oleh Mohammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wakhid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Hasan) yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945.

c.  Causa Finalis: Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, sebagai Philosophische Grondslag, sebagai Weltanschauung, sebagai World-view.

d.     Causa Efficiens: PPKI.

(P.J. Suwarno, 2015, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 81-84)

DARI PIDATO 1 JUNI 1945 HINGGA PANCASILA KITA

DARI PIDATO 1 JUNI 1945 HINGGA PANCASILA KITA

Bung Hatta: “[...] Bung Karnolah satu-satunya yang tegas-tegas mengungkapkan philosofische grondslag untuk negara yang akan dibentuk, yaitu lima sila yang disebut Pancasila, hanya urutannya sila ke-Tuhanan ada di bawah... .” (Mohammad Hatta dkk., 1977: 74-75, sebagaimana dikutip oleh P.J. Suwarno dalam P.J. Suwarno, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 2015, 52.)

Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno secara eksplisit merumuskan Pancasila sebagai weltanschauung Negara Indonesia dalam sebuah pidato di dalam rapat BPUPKI. Pidato Muhammad Yamin dan Supomo sebelumnya telah memberi masukan pula terhadap pidato Soekarno tersebut. Soekarno sendiri mengatakan bahwa dia tidak menciptakan Pancasila, melainkan menggalinya. Walaupun demikian, Soekarnolah yang secara eksplisit memberi nama “Pancasila” dan nama itu diterima oleh semua peserta sidang BPUPKI. Pancasila itu sendiri merupakan nilai-nilai Bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu oleh Yamin didekati secara historis-yuridis, oleh Supomo didekati secara filosofis-kenegaraan, dan oleh Soekarno didekati secara sosio-politis.

Dr. K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat, ketua sidang BPUPKI, mengangkat suatu panitia kecil yang mewadahi semua aliran: Islam, Kristen, dan mereka yang dianggap ahli konstitusi untuk merumuskan kembali Pidato Soekarno 1 Juni 1945 tersebut. Anggota dari Panitia Kecil itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kyai Haji Wakhid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutardjo, Maramis, Oto Iskandardinata, Mohammad Hatta, dan Soekarno sebagai ketuanya. Panitia Kecil tersebut mendapatkan masalah tentang hubungan agama dan negara. Maka, Panitia Kecil tersebut menunjuk sembilan orang untuk merumuskan kembali Pidato Soekarno tersebut. Panitia Sembilan itu terdiri dari Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Subardjo, Maramis, Soekarno, Kyai Abdul Kahar Muzakir, Wakhid Hasyim, Abikusno Cokrosujoso, dan Haji Agus Salim. Dalam rapat Panitia Sembilan tersebut dirumuskan suatu modus/persetujuan antara pihak Islam dan pihak Nasionalis, yang diberi nama Piagam Jakarta. Modus kompromi antara golongan Islam dan golongan Nasionalis itu tampak pada rumusan sila I, “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Rumusan sila I tersebut tidak diterima begitu saja oleh semua anggota sidang BPUPKI. Tercatat setidaknya ada 3 kali perdebatan di dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan rumusan sila I tersebut. Yang pertama adalah Latuharhary (11 Juli 1945) yang berkeberatan. Latuharhary didukung oleh Wongsonegoro dan Husein Jayadiningrat, tetapi dibantah secara moderat oleh Agus Salim dan Wakhid Hasyim. Keberatan yang kedua terjadi pada rapat pleno BPUPKI 14 Juli 1945. Hadikusumo berpendapat agar 7 kata dalam sila I itu dihilangkan saja. Pendapat ini untuk memperkuat pendapat Kyai Sanusi. Pendapat ini ditolak oleh Panitia Perancang UUD. Perdebatan soal sila I dan pasal-pasal terkait hadir kembali pada sidang BPUPKI 15 Juli 1945.

Tugas BPUPKI selesai pada tanggal 16 Juli 1945 setelah rancangan Pernyataan Kemerdekaan, Pembukaan (di dalamnya tercantum Pancasila) dan UUD diterima secara bulat oleh rapat pleno BPUPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan bahwa Bangsa Indonesia telah diperbolehkan untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakilnya, yaitu Soekarno dan Hatta.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi menjelang siang Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada hari yang sama, sore harinya, Hatta ditemui oleh seorang opsir Kaigun (AL). Utusan tersebut menerangkan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai oleh AL Jepang sangat keberatan terhadap 7 kata dalam sila I. Dengan adanya 7 kata tersebut berarti sila I itu tidak mengikat mereka, sebab hanya mengikat rakyat yang beragama Islam saja. Lebih jauh, karena rumusan sila I dengan 7 kata itu tercantum bahkan menjadi pokok UUD, terdapat diskriminasi terhadap kaum minoritas. Jika 7 kata itu tetap dipertahankan, bahkan disahkan, berarti diskriminasi itu legal, sehingga golongan minoritas tersebut lebih suka merdeka sendiri di luar Republik Indonesia. Hatta menyadari bahwa perjuangan lebih dari 25 tahun, bahkan dengan keluar-masuk penjara dan pembuangan, demi kemerdekaan Indonesia akan menjadi sia-sia jika Indonesia terpecah karena diskriminasi 7 kata. Pada tanggal 18 Agustus, sebelum sidang PPKI dibuka, Mohammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wakhid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Hasan mengadakan rapat pendahuluan untuk membahas perkara tersebut. Rapat pendahuluan tersebut mencapai kesepakatan bulat, bahwa demi keutuhan Bangsa Indonesia 7 kata diskriminatif tersebut dihapus dan diganti dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setelah sidang PPKI dibuka oleh Soekarno, Mohammad Hatta mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan beberapa perubahan dalam rancangan Pembukaan UUD. Dengan demikian, pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila sebagaimana yang kita kenal sekarang ini telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 secara formal.

(P.J. Suwarno, 2015, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 52-77)

ANTHROPOLOGI-METAFISIS PANCASILA: Pancasila dari Sudut Pandang Eksistensialisme Drijarkara

ANTHROPOLOGI-METAFISIS PANCASILA

Pancasila dari Sudut Pandang Eksistensialisme Drijarkara
-Padmo Adi-

Drijarkara bertanya tentang apa dan bagaimana itu Pancasila berangkat dari pertanyaan tentang apa dan bagaimana itu manusia. Drijarkara mengutip pertanyaan Max Scheller, “Apakah manusia itu dan bagaimanakah kedudukannya dalam realitas?” (sebagaimana dikutip oleh P.J. Suwarno, 2015, 89). Subyek manusia berangkat dari pertanyaan mengenai dirinya sendiri, tentang keberadaannya, tentang kehadirannya, tentang being-nya. Di manakah sekarang aku berada? Saya tengah berada di ruang kuliah Akademi Bahasa Asing St. Pignatelli. Di manakah ABA St. Pignatelli itu? Di ujung barat Kota Surakarta. Di manakah Surakarta itu? Di Pulau Jawa bagian tengah. Di manakah Pulau Jawa itu? Di gugusan kepulauan yang bernama Indonesia. Di manakah Indonesia itu? Di Asia. Di manakah Asia itu? Di Planet Bumi. Ada dimensi ruang dan waktu di mana aku mengada. Jadi, aku itu mengada di dunia secara jasmaniah. Aku memasuki dunia jasmani (material) itu dan menjadikannya bagian dari diriku. Aku memanusia dan memanusiakan dunia jasmani tersebut. Proses aku menjadikan yang jasmani (material) menjadi bagian diriku itulah yang disebut proses membudaya. Proses membudaya inilah yang kemudian melahirkan kebudayaan. Hanya dengan cara membudayakan yang jasmani (material), manusia bisa membudayakan dirinya sendiri. Sila-sila Pancasila itu sebenarnya tidak lain adalah hasil pembudayaan manusia (khususnya manusia Indonesia), hasil manusia (Indonesia) memanusiakan diri, dan hasil dari manusia (Indonesia) memanusiakan dunia jasmani tersebut.

Kesadaran akan eksistensiku (kehadiranku di tengah dunia jasmani) di dalam ruang dan waktu tersebut ternyata membawaku kepada kesadaran akan eksistensi liyan (others). Ada subyek lain selain aku yang juga ada dan hadir bersama-sama dengan kehadiranku di dunia jasmani ini. Sebab, kesadaran itu selalu kesadaran intensional, kesadaran itu selalu kesadaran keluar diri. Maka, kesadaran akan adanya aku mengandaikan bahwa aku memiliki kesadaran akan adanya kamu. Misalnya, aku tahu bahwa aku Jawa justru setelah bertemu dengan kamu yang adalah Cina. Tidak pernah akan ada aku tanpa adanya kamu. Yang menghubungkan aku dan kamu adalah bahasa. Maka, Drijarkara berpendapat, bahwa meng-aku sekaligus meng-kamu dalam situasi dialog. Di dalam situasi dialog tersebut meng-aku dan meng-kamu menjadi meng-kita. Jadi, adaku itu ada bersama ada liyan yang didasarkan pada hubungan cinta-kasih. Aku dan kamu ada bersama di dalam cinta-kasih (liebendes Miteinandersein). Lalu bagaimana dengan benci? Menurut Drijarkara, benci adalah bentuk negatif dari cinta-kasih. Cinta-kasih inilah yang disebut Drijarkara sebagai kemanusiaan. Ketika perikemanusiaan (baca: cinta-kasih) ini menjiwai seluruh bidang kehidupan manusia, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, keadilan sosial akan tercipta. Ketika perikemanusiaan ini menjiwai kehidupan sosial-politik, di mana setiap subjek dihargai, demokrasi lahir. Ketika perikemanusiaan ini menjiwai kehidupan komunitas, bahkan menjiwai komunitas besar, rasa kebangsaan (nasionalisme) akan lahir. Di dalam perikemanusiaan (cinta-kasih) tersebut, aku sadar bahwa aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Adaku bergantung dengan adamu. Begitu juga sebaliknya, adamu bergantung dengan adaku. Kita sama-sama saling bergantung. Dan, akhirnya adaku yang tak mungkin berdiri sendiri dan menjadi penyebab bagi dirinya sendiri itu tergantung kepada apa yang disebut Liyan Besar, Kamu Besar, Tuhan. Jadi, cinta-kasih (perikemanusiaan) yang terbatas antara aku dan kamu itu berasal Tuhan, yang tak terbatas.

(P.J. Suwarno, 2015, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 89-90)

PIDATO SOEKARNO 1 JUNI 1945 (PANCASILA)

PIDATO SOEKARNO 1 JUNI 1945 (PANCASILA)
-Padmo Adi-

Soekarno berpidato tentang usulan dasar Negara Indonesia. Soekarno mencoba merumuskan Philosophische Gronslag (Weltanschauung / World-view / Filosofi Dasar) dari Indonesia Merdeka. Kita mau mendirikan Negara Indonesia Merdeka di atas dasar Weltanschauung apa?

a.       Kebangsaan (Nasionalisme)

Kebangsaan dalam arti suatu nationale staat (nation state). Sebuah kehendak/hasrat untuk bersatu, bersatu menjadi satu bangsa. Bukan semata hasrat bersatu orang-orangnya saja, melainkan juga persatuan orang dan tempat, manusia dan tanah airnya. Tanah air Indonesia itu yang mana? Gugusan kesatuan kepulauan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik; antara Benua Asia dan Benua Australia. Kepulauan itu dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian (Papua). Kita hanya mengalami dua kali nationale staat di masa kuna: Sriwijaya dan Majapahit.

b.      Internasionalisme (Perikemanusiaan)

Nasionalisme kita bukanlah suatu nasionalisme yang mengarah kepada chauvinisme. Kita tidak akan berkata bahwa “Indonesia über Alles.” Kita juga harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Internasionalisme tidak sama dengan kosmopolitisme. Internasionalisme itu berakar pada nasionalisme. Di sisi lain, nasionalisme hanya dapat tumbuh subur di dalam internasionalisme. “My nationalism is humanity,” kata [Mahatma] Gandhi.

c.       Mufakat, Perwakilan, Permusyawaratan (Demokrasi)

Kita mendirikan negara “semua buat semua, “satu buat semua, semua buat satu”. Kita perbaiki segala hal dengan cara mufakat, dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Di dalam Badan Perwakilan Rakyat itu, paham-paham yang ada duduk bersama, bermusyawarah, dan beradu.

d.      Kesejahteraan, Keadilan Sosial

Prinsip “kesejahteraan” berarti kita mencita-citakan tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Kita tidak mau mendirikan Indonesia Merdeka di mana kaum kapitalnya merajalela, tetapi yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya. Pada prinsip ketiga, kita sudah memiliki demokrasi politik. Akan tetapi, itu tidak cukup, kita juga perlu memiliki demokrasi ekonomi. Kita tidak sedang menuju Demokrasi Barat, melainkan Demokrasi Politik Ekonomi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.

e.       Indonesia Merdeka dengan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ketuhanan)

Bukan saja ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”. Marilah kita menjalankan agama dengan cara berkeadaban, yaitu hormat-menghormati satu sama lain.

Inilah lima dasar Negara Indonesia Merdeka yang diusulkan Soekarno. Dengan petunjuk seorang ahli bahasa, lima dasar itu dinamakan Pancasila. Panca berarti lima, sila berarti asas atau dasar. Di atas dasar itulah kita akan mendirikan Negara Indonesia kekal dan abadi.

Kelima dasar itu bisa diperas menjadi tiga, trisila. (1) Kebangsaan (nasionalisme) dan internasionalisme (perikemanusiaan) menjadi sosio-nasionalisme. (2) Demokrasi dan Kesejahteraan-keadilan Sosial, yaitu demokrasi-sosial-politik (sosio-demokrasi). Dan, yang terakhir Ketuhanan yang menghormati satu sama lain.

Trisila itu pun diperas lagi menjadi ekasila, yaitu “gotong royong”. Kita mendirikan Negara Indonesia semua buat semua. Kita semua harus mendukungnya. Negara Indonesia yang kita dirikan ini haruslah negara gotong royong. Gotong royong itu dinamis, menggambarkan suatu usaha, suatu karya, dan  gawe. Prinsip gotong royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara Islam dan yang Kristen, antara yang Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia.

(Floriberta Aning (ed.), 2006, Pidato Soekarno 1 Juni 1945, dalam buku Lahirnya Pancasila, Kumpulan Pidato BPUPKI, Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 115-155)

MANUSIA ADALAH ...

MANUSIA ADALAH ...

Manusia adalah salah satu spesies Kera Besar, selain Simpanse, yang gemar berperang dan mengadakan ekspansi wilayah.

Manusia adalah salah satu spesies Kera Besar, selain Bonobo, yang gemar orgy party.

Manusia adalah salah satu spesies Kera Besar, selain Gorilla, yang punya pasangan lebih dari satu, walau senantiasa belajar untuk setia monogami.

Manusia adalah salah satu spesies Kera Besar, selain Orangutan, Simpanse, dan Bonobo, yang menggunakan alat-alat untuk bertahan hidup.

Manusia adalah salah satu spesies Kera Besar, selain Bonobo di penangkaran, yang menggunakan api untuk memasak makanan sebelum dimakan.

Manusia adalah salah satu spesies Kera Besar, selain Orangutan, yang mencuci makanan sebelum dimakan.

Manusia adalah satu-satunya spesies Kera Besar yang doyan bermigrasi, bahkan menjadi hobi, malah kewajiban tiap akhir pekan. Lihatlah, hanya spesies Kera Besar Manusia yang memenuhi muka bumi; sementara Simpanse dan Bonobo terpisah oleh sungai besar di Afrika dalam habitat aslinya, tidak bisa ke mana-mana; sementara Orangutan kesulitan hidup di Borneo dan Andalas, sebab habitat mereka dibakar habis, jadi lahan sawit, dan sayangnya mereka tak bisa mengungsi ke Jawa.

Manusia adalah satu-satunya spesies Kera Besar yang bunuh-bunuhan hanya karena berebut bebatuan, logam, dan kertas yang sama sekali tidak bisa dimakan. Spesies Kera Besar lain tidak.

Manusia adalah satu-satunya spesies Kera Besar yang berkomunikasi kepada Yang Tak Kasat Mata, berdoa, bahkan saling bunuh hanya karena cara berdoa yang berbeda. Sementara Bonobo terus asyik orgy party, Gorila asyik memakan semut dan rayap, Orangutan asyik memanjati pohon yang belum sempat dibakar perusahaan sawit, dan Simpanse asyik makan kera ekor panjang.

Jalan Ruwet Duwet,

02-03 November 2016

Padmo Adi